SOSIALISASI SK SEKMA NOMOR 475 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Subang – Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan meningkatkan pemahaman regulasi internal, Pengadilan Negeri (PN) Subang Kelas 1A menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 Tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan edukatif ini dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Juni 2026, bertempat di Ruang sidang Pengadilan Negeri Subang.

Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri secara luring oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta jajaran pegawai yang sedang melaksanakan jadwal tugas di kantor atau Work From Office (WFO) pada hari tersebut.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang menyampaikan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap SK Sekma Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 merupakan hal yang wajib bagi setiap aparatur peradilan. Regulasi ini menjadi acuan krusial dalam menyelaraskan setiap tindakan administratif dan operasional di tingkat satuan kerja agar sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sosialisasi berlangsung secara interaktif, di mana dipaparkan kembali pokok-pokok aturan, petunjuk teknis, serta mitigasi kendala yang sering dihadapi dalam implementasi SK Sekma tersebut di lapangan. Para pegawai yang melaksanakan WFO memanfaatkan sesi ini untuk berdiskusi aktif mengenai sinkronisasi tata kelola administrasi lokal dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh pusat.

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, manajemen Pengadilan Negeri Subang berharap seluruh aparatur memiliki kesamaan persepsi dan komitmen yang kuat dalam menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan efisiensi kerja, meminimalkan risiko administratif, serta mendukung penuh terwujudnya pelayanan peradilan yang transparan, bersih, dan profesional di wilayah hukum Kabupaten Subang.