RANCANGAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN KEPANITERAAN PADA BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG

Subang – Dalam rangka penyempurnaan sistem karier di lingkungan peradilan, jajaran pimpinan dan pejabat teknis Pengadilan Negeri (PN) Subang mengikuti Focus Group Discussion (FGD) secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari Senin, 13 April 2026. Diskusi ini membahas agenda strategis mengenai Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan pada Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini diikuti oleh delegasi PN Subang yang bertindak sebagai peserta aktif, terdiri dari: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata, 2 (dua) Orang Panitera Penggant dan 2 (dua) Orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

FGD ini diselenggarakan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari satuan kerja di daerah terkait draf perubahan aturan promosi dan mutasi. Beberapa poin krusial yang menjadi bahan diskusi antara lain:

1.    Standardisasi Kompetensi: Penajaman kriteria objektif dalam penilaian kinerja untuk kenaikan jabatan.

2.    Transparansi Pola Mutasi: Penyelarasan masa kerja dan zonasi perpindahan tugas agar lebih berkeadilan dan mendukung produktivitas.

3.    Pengembangan Karier Jabatan Fungsional: Perhatian khusus terhadap jenjang karier bagi Panitera Pengganti dan Jurusita sebagai ujung tombak administrasi persidangan.

Keterlibatan Wakil Ketua beserta jajaran kepaniteraan PN Subang dalam forum ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan profesionalisme aparatur peradilan. Para peserta dari PN Subang memberikan masukan berdasarkan fakta lapangan demi terwujudnya pola mutasi yang lebih dinamis dan suportif terhadap kebutuhan organisasi.

Melalui sumbangsih pemikiran dalam FGD ini, diharapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang baru nantinya dapat menciptakan iklim kerja yang lebih kompetitif dan transparan. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi.