logo pengadilan negeri subang website ramah difable
penelusuran perkara dan pos bantuan hukum
Rapat Tinjauan Manajemen Bulan Juli TA 2017 Lebih lanjut
Pengadilan Negeri Subang mendapatkan akreditasi A “Excellent” Lebih lanjut
Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Lebih lanjut
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PENGADILAN TINGGI BANDUNG DI PENGADILAN NEGERI SUBANG Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Subang Ibu. Ristiari Cahyaningtyas., S.H., M.H. Lebih lanjut
AUDIT EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU di PN Subang Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang Bpk. Hilman Syahadat, ST., SH. Lebih lanjut

Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Index Berita

Kumpulan Berita dan Informasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Subang.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Subang.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Subang.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri subang dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas